75 Pegawai Dinonaktifkan Gegara TWK, ICW: Upaya Pelemahan KPK dari Internal

May 11, 2021 Mark Flores 0 Comments

Suara. com – 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dinonaktifkan pasca-dinyatakan tidak lolos dalam Tes Paham Kebangsaan (TWK) untuk peralihan menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang, TWK hanya menjadi salah satu jalan internal KPK untuk melemahkan lembaga antirasuah itu sendiri.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, jika upaya pelemahan KPK sudah dimulai sejak disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 19 Tarikh 2019. Egi lantas menyimpan setidaknya terdapat dua kejadian penting yang mesti diperhatikan terkait TWK.

Poin pertama yang menjadi pandangan ICW ialah TWK menjadi upaya untuk mengeliminasi penyelidik, pemeriksa, dan staf KPK dengan memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Ditetapkan 7 Mei 2021, Novel Baswedan dan 74 Pegawai Dinonaktifkan KPK

Bahkan ICW menemukan rencana pemecatan pemeriksa dan penyidik itu serupa terjadi di saat KPK sedang menangani beberapa peristiwa korupsi dengan melibatkan kadet partai politik pendukung pemerintah.

“Misalnya suap pengadaan bagian bansos sembako di Departemen Sosial, suap ekspor benih lobster, korupsi KTP-elektronik serta kasus lainnya, ” cakap Egi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021).

Kemudian poin kedua, ICW memandang substansi TWK memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan manifestasi kerja KPK. Menurut pengucapan staf KPK yang memasukkan tes, soal-soal yang diberikan itu terdapat unsur seksis, diskriminatif, dan intervensi dalam kehidupan personal.

“Hal ini mengonfirmasi dugaan bahwa persoalan kompetensi, karakter dan anti korupsi tidak menjadi prioritas pada pemeriksaan tersebut, ” katanya.

Menghantam itu, ICW pun mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menolak adanya pemberhentian 75 pegawai KPK. ICW beralasan, persoalan itu muncul atas buah sejak kebijakan Jokowi juga tatkala memilih pimpinan KPK dengan kontroversi seperti Firli Bahuri beserta regulasi yang mengakomodir alih status kepegawaian KPK melalui UU 19/2019.

Baca Selalu: Jubir KPK: 75 Pegawai Bukan Dinonaktifkan, Tapi Diminta Serahkan Perintah

“Jadi, segala kasus yang timbul akibat sebab kekeliruan kebijakan politik patokan pemberantasan korupsi itu wajib diletakkan sebagai tanggungjawab dibanding Presiden, ” tegasnya.

Sebelumnya, isu puluhan pegawai Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya terjawab.

Memang benar, sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dinonaktifkan.

Situasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Sedangkan buat salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

SK tersebut menetapkan keputusan Pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pemberian pegawai KPK menjadi personel ASN.

Namun, pelaksana tugas juru kata Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyebut 75 pegawainya yang tidak memenuhi kondisi menjadi Aparatur Sipil Negeri bukan dinonaktifkan, tetapi diminta untuk menyerahkan tugas & tanggung jawabnya kepada majikan langsung.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif sebab semua hak dan kepalang jawab kepegawaiannya masih langgeng berlaku, ” kata Ali Fikri dalam keterangan pers, hari ini.

Ali mengutarakan pada Selasa ini, KPK telah menyampaikan salinan Surat Keputusan tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 pegawai dengan dinyatakan tidak memenuhi sarana.

“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan perintah dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih tinggi, ” ucap Ali.

Peristiwa tersebut, kata dia, sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 dengan dihadiri oleh pimpinan, badan pengawas, dan pejabat struktural.

Ia menegaskan penyerahan perintah tersebut dilakukan semata-mata buat memastikan efektivitas pelaksanaan perintah di KPK agar tak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.