–>
Suara. com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tersedia permasalahan terkait penyaluran bantuan baik kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
KPK menyebut hanya 286 Pemerintah Kawasan (Pemda) yang baru memperbarui Keterangan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pihaknya akan langsung mengingatkan setiap hari kepada Pemda agar rajin memperbarui data.
Namun kata Juliari DTKS tetap dijadikan pokok untuk penyaluran Bansos.
“Kita teleponin setiap keadaan dan kalau tidak di update juga ya data yang ana pegang tersebut yang tetap dijadikan dasar, ” ujar Juliari zaman dikonfirmasi Suara. com , Sabtu (16/5/2020).
Sebelumnya, KPK menyebut masih banyak permasalahan terkait pembagian bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (COVID-19) di sejumlah wilayah.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengutarakan hanya 286 Pemda yang memodernkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Saya besot bawahi di pemerintah daerah tersebut lalai. Itu harusnya di update DTKS oleh Dinas Sosial setahun 2 kali, tahun lalu, setahun kali, sekarang setahun 4 kala. Hanya 286 pemda yang mengupdate, sisanya tidak mau update. Oleh karena itu orang miskinnya di situ aja, satu belum tentu ada NIK-nya, kedua belum tentu miskin. Ini di pemda, ” ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di diskusi daring Jumat (15/5/2020).