PSI Minta Hak Interpelasi Panggil Anies Soal Rizieq, Ketua DPRD: Ada Mekanismenya

PSI Minta Hak Interpelasi Panggil Anies Soal Rizieq, Ketua DPRD: Ada Mekanismenya
November 19, 2020 Mark Flores 0 Comments

Suara. com – Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi belum mau menggubris permintaan fraksi PSI untuk menggunakan hak interpelasi memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait hajatan di kediaman pentolan FPI Rizieq Shihab.

Menurutnya ada ketentuan yang perlu dipenuhi untuk bisa memanggil Anies.

Prasetio membaca ada syarat minimal anggota mahkamah untuk bisa mengajukan hak interpelasi, yakni 15 orang. Selain tersebut para peminta juga harus bermula dari fraksi yang lebih daripada satu.

“Ada mekanismenya. Dimana harus tersedia minimal 15 orang anggota yang mengajukan lebih dari satu bagian, ” ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Membaca Juga: Terungkap, Ini Alasan Habib Rizieq Belum Menonjol Lagi ke Publik Usai Hajatan

Selain itu, Prasetio menganggap kesibukan yang dilakukan PSI itu ialah hal yang lumrah. Sebab di setiap anggota dewan atau fraksi mampu memberikan reaksi sendiri atas hajatan Rizieq itu.

“Kalau interpelasi ini membentuk reaksi dari teman-teman di DPRD DKI Jakarta dalam melihat sepadan persoalan, ” jelasnya.

Politikus PDIP itu mengaku belum mengetahui secara sah siapa saja anggota dewan dengan mengajukan hak interpelasi. Adanya fraksi lain atau tidak juga dia belum mendapatkan informasi lebih jauh.

“Mengenai siapa-siapa yang akan mengajukan saya belum tahu, ” pungkasnya.

Sebelumnya Fraksi PSI DPRD Jakarta menilai pemanggilan Gubernur Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya karena acara di rumah pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak cukup. Mereka meminta agar Anies juga dipanggil DPRD DKI.

Menyuarakan Juga: Ridwan Lengkap Siap Diperiksa Terkait Acara Rizieq, Polisi: Kami Tunggu Besok

Bagian Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan pihaknya akan menggulirkan hak Interpelasi buat meminta keterangan kepada Anies. DPRD disebutnya harus menelusuri alasan Anies melakukan pembiaran terhadap acara keramaian yang dihadiri ribuan massa saat tengah pandemi Covid-19 itu.

“Pemanggilan itu bukan urusan politik, namun itu adalah tentang penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan masyarakat Jakarta. Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh keadaan, namun Pak Gubernur tidak tersedia niat untuk menegakkan aturan dengan dibuatnya sendiri, ” ujar Anggara kepada wartawan, Selasa (17/11/2020).

Anggara membaca, seharusnya Rizieq yang baru kembali dari Arab Saudi dikarantina selama 14 hari. Namun, Anies malah tak menunjukan contoh penegakan aturan kesehatan yang baik dengan mengunjungi Rizieq.

Karena itu, pemanggilan juga nantinya bertujuan untuk mempertanyakan penerapan Perda Penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan DPRD dan Undang-Undang nomor enam tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tubuh.

“Agar pandemi Covid-19 bisa ditangani, semua pihak harus disiplin dan bagian pemerintah harus memberikan contoh. Kami ingin mengetahui mengapa Pak Gubernur malah melanggar protokol kesehatan, ” jelasnya.